10 Februari 2025

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah akan mewajibkan eksportir batu bara untuk menggunakan harga acuan dalam transaksi ekspor. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga serta meningkatkan transparansi dalam perdagangan komoditas strategis tersebut.

Regulasi Baru untuk Eksportir Batu Bara

Bahlil menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan bahwa ekspor batu bara Indonesia tetap kompetitif sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi negara. Ia menyoroti bahwa selama ini terdapat perbedaan harga yang cukup signifikan antara transaksi di pasar domestik dan ekspor, yang dapat merugikan kepentingan nasional.

“Kita ingin ada standar yang jelas dalam ekspor batu bara, sehingga tidak ada lagi praktik jual murah yang merugikan negara,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta.

Menurutnya, kebijakan ini akan mengacu pada Harga Patokan Batu Bara (HPB) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan penerapan harga acuan, diharapkan tidak ada lagi manipulasi harga yang berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor pertambangan.

Dampak bagi Industri Pertambangan

Regulasi baru ini diperkirakan akan berdampak pada para eksportir batu bara, terutama mereka yang selama ini menjual komoditas dengan harga di bawah standar. Namun, Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bertujuan untuk menghambat ekspor, melainkan memastikan bahwa hasil sumber daya alam Indonesia dikelola dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.

Selain itu, kebijakan harga acuan juga dapat membantu stabilitas pasar batu bara global. Dengan adanya standar harga yang lebih jelas, diharapkan Indonesia tetap menjadi pemain utama dalam industri batu bara dunia tanpa merusak keseimbangan pasar.

Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara

Pemerintah menargetkan bahwa kebijakan ini akan berdampak positif pada penerimaan negara, baik dari royalti maupun pajak ekspor. Dengan harga yang lebih transparan dan sesuai dengan standar internasional, pendapatan dari sektor batu bara diharapkan meningkat dan dapat digunakan untuk pembangunan nasional.

“Kita ingin setiap ton batu bara yang diekspor memberikan kontribusi yang sepadan bagi negara. Ini adalah bagian dari strategi kita untuk mengoptimalkan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat,” tegas Bahlil.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mengelola sektor pertambangan dengan lebih transparan dan berkeadilan. Para pelaku industri kini menantikan detail lebih lanjut mengenai implementasi aturan tersebut serta bagaimana dampaknya terhadap bisnis ekspor batu bara Indonesia di masa depan.